JAKARTA - Banyak di antara kita yang mendengar kata 'desa', hal yang mungkin pertama kali terbesit adalah masalah ketertinggalan. Bukan cuma infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Namun hal itu tidak lagi relevan, untuk menggambarkan kondisi desa-desa di Indonesia hari ini. Ketertinggalan bukan tidak ada, tapi tidak bisa digeneralisir didera banyak desa.

Satu per satu desa mulai bangkit. Desa-desa berlomba untuk lepas dari stigma 'terbelakang'. Pemerintah, setidaknya dalam satu dekade belakangan ini, memiliki komitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa.

Sejatinya, berbagai upaya pemerintah itu tidak akan membuahkan hasil tanpa dibarengi kemauan keras dari masyarakat desa itu sendiri. Kesadaran akan pembangunan pada era digital yang berjalan begitu cepat, mau tidak mau harus segera tumbuh.

Setidaknya, itulah yang terjadi di Desa Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukan karena desakan pemerintah, transformasi digital di desa itu justru terbangun karena pandemi covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu.

Kala itu, Pemerintah Desa Mananggu tak bisa leluasa menjalankan aktivitas administrasi kesehariannya. Sama seperti kebanyakan desa lainnya di Indonesia, tata kelolanya masih mengandalkan sistem kerja konvensional. Di mana masyarakat yang ingin mengurus segala keperluan administrasi, harus datang ke kantor desa.

Pelarangan aktivitas di luar rumah saat pandemi, membuat masyarakat dan aparatur Desa Mananggu, kesulitan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari situlah Kepala Desa Mananggu (Kades) Noldy Talib merasa perlu untuk melakukan digitalisasi desa, tepatnya pada 2020.

"Hal itulah yang kemudian memotivasi kami untuk sesegera mungkin mencarikan solusi pada saat pandemi. Jalan satu-satunya adalah memberikan pelayanan secara digital. Berdasarkan masukan dari sejumlah tokoh desa juga, akhirnya kami lakukan upaya digitalisasi desa," terang Noldy kepada Validnews, Senin (26/2).

Saat itu, Noldy bersama jajaran aparatur desa berinisiatif membuat aplikasi. Namun, karena memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi, mereka menggandeng pihak ketiga untuk pembuat aplikasi khusus desa, Digides.

Di aplikasi tersebut, penduduk Desa Mananggu bisa dengan mudah memenuhi segala kebutuhan administrasi, seperti pembuatan surat izin hingga pengantar pembuatan KTP dan kartu keluarga, hanya dengan ponsel pintar.

Manfaat Digitalisasi
Hadirnya aplikasi tersebut secara langsung memang memberikan dampak positif. Berbagai urusan bisa dilakukan tanpa proses berbelit dan bisa dilakukan dari mana saja. Tak hanya itu, berbagai informasi seputar desa bisa diakses masyarakat lewat genggaman.

Secara eksternal, aplikasi tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai media promosi Desa Mananggu. Masyarakat luas, bisa melihat dan membeli berbagai produk UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang turut dipamerkan di aplikasi tersebut.

Gayung bersambut. Atas upaya digitalisasi itu, di penghujung tahun 2023 lalu, Desa Mananggu berhasil mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai desa terbaik III dalam kategori Desa/Kelurahan Digital Tahun 2023.

Memang, Desa Mananggu bukan satu-satunya desa di Indonesia yang sukses menjalankan transformasi digitalisasi hingga berdampak bagi warganya. Jauh sebelum itu, sudah banyak desa lain yang mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu jalannya proses pemerintahan desa, dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

Desa Ponggok di Klaten salah satunya. Desa yang berada di Jawa Tengah itu bahkan sudah mulai memanfaatkan teknologi sejak tahun 2013 silam. Saat itu, upaya digitalisasi dilakukan pemerintah desa dengan mempromosikan sejumlah tempat wisata di media sosial, tempat pemandian Umbul Ponggok satu di antaranya.

Bersamaan dengan mulai masifnya penggunaan ponsel android dan media sosial di masyarakat, pengelola desa gencar membagikan foto-foto cantik Umbul Ponggok di Twitter, Facebook dan juga Instagram. Didukung keindahan dan keunikannya, promosi di media sosial itu membuat Umbul Ponggok kian populer. 

Setali tiga uang, semakin banyak wisatawan datang, semakin tinggi pula pemasukan desa itu. Maka tak heran kalau Desa Ponggol pernah dianugerahi sebagai desa terkaya di Indonesia.

"Kita memang sangat mengandalkan pariwisata, wisata alam. Pendapatan desa dari pariwisata hampir 60%. Dan medsos (media sosial) sangat berpengaruh akan hal itu," terang Kades Ponggok, Junaedhi Mulyono.

Tak sampai di situ, tahun 2016, Desa Ponggok mulai mengembangkan aplikasi desa pintar. Aplikasi ini dibuat khusus untuk mempermudah masyarakat desa mendapatkan informasi dan menjalankan tata kelola administratif.

Setidaknya, ini menjadi bukti keberhasilan transformasi digital yang dilakukan kepada masyarakat desa. Bahkan, menjadi satu dari empat pilar pembangunan desa, selain pengaturan tata ruang, pengelolaan BUMDes dan pengembangan sumber daya manusia.

"IT menjadi strategi yang keempat, yang mana supaya mempercepat pembangunan yang ada di Ponggok, digitalisasi harus diterapkan di sini," tekan Junaedhi.

Urgensi Digitalisasi Desa
Pengamat Teknologi dan Keamanan Siber, Alfons Tanujaya kepada Validnews, Jumat (1/3) bercerita soal pengamatannya terhadap upaya desa ke ranah digital. Dia menjelaskan, urgensi untuk melakukan digitalisasi desa saat ini memang sangat tinggi. Apalagi jika melihat perkembangan ranah digital yang sedemikian pesatnya.

Hari ini orang-orang bukan lagi sebatas membicarakan internet atau hal-hal mendasar dalam dunia teknologi. Melainkan lebih dari itu, banyak pihak kini sudah jauh ke ranah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan lain sebagainya.

Karena itu, jika Indonesia tidak ingin semakin tertinggal dengan negara lain, digitalisasi desa merupakan sebuah keniscayaan yang mau tak mau harus segera dilakukan secara luas.

"Sekarang orang tuh sudah ngomong AI, sedangkan kita tertatih-tatih. Kita sekarang urusin untuk connect di internet saja masih belum maksimal. Jadi digitalisasi desa ini merupakan prioritas yang sangat penting. Kalau kita tidak ingin tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di luar, kita harus cepat mengejar di ini," terang Alfons.

Pengamat Teknologi Vaksincom itu menjelaskan, sejatinya digitalisasi desa sangatlah mendesak. Dia meyakini akan ada  multiplying effect yang luar biasa besar. Bukan sekedar skala desa, namun juga untuk perkembangan ekonomi bangsa secara nasional.

Dengan digitalisasi, minimal dengan adanya jaringan internet, satu per satu potensi desa bisa tersiar ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran informasi pun tidak lagi tanpa sekat, yang bisa berujung kepada pembangunan kualitas manusia.

Khusus soal desa, banyak persoalan bisa diatasi dengan teknologi. Misalnya, seorang petani bisa mendapatkan informasi terkait riset dan inovasi pertanian terkini yang dapat mereka aplikasikan sendiri. Belum lagi soal transaksi ekonomi, di mana mereka bisa mendapatkan pasarnya secara langsung. Jika itu terjadi, jelas bisa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Melek Digital Dan Literasi
Hal itu pun diamini Director Institute for Economic and Social Research, University of Indonesia (LPEM-FEBUI), Chaikal Nuryakin. Diyakini, jika akses digital tersedia hingga ke desa-desa, taraf hidup masyarakat diyakini juga akan bangkit.

Namun Chaikal menekankan, akses digital hanya satu dari sekian faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Sebab masih ada faktor lainnya, seperti infrastruktur jalan desa, listrik serta lembaga keuangan yang juga sangat menentukan.

Selain itu, literasi digital adalah syarat lain yang harus dipenuhi agar digitalisasi benar-benar berdampak. Sebab diyakininya, tanpa dibarengi literasi dan skill, secanggih apapun infrastruktur digital yang dihadirkan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan.
 
 "Jika akses digital terpenuhi untuk desa dengan infrastruktur yang sudah baik, dan masyarakat memiliki digital literasi dan skills yang cukup, maka tentu secara logika digitalisasi akan berdampak signifikan bagi pembangunan desa," terangnya.
 
Setuju atau tidak, harus diakui bahwa masih banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya melek teknologi. Dalam artian, belum memiliki literasi dan skill digital yang memadai.

Noldy Talib dan Junaedhi Mulyono pun sepakat akan pendapat itu. Diakui mereka masih sangat banyak masyarakat desa yang belum bisa menggunakan berbagai layanan digital yang ada.

Di Desa Ponggok misalnya, meski notabene berada di Pulau Jawa dan dekat dengan kota-kota besar, Junaedhi menyebut baru 50% warganya yang benar-benar bisa memanfaatkan aplikasi Desa Pintar. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak muda. 

Sementara warga kalangan usia tua, cenderung masih sangat konvensional. Di mana untuk pengurusan surat-surat administrasi, mereka lebih senang datang langsung ke Kantor Desa.

Hal serupa diakui Noldy Talib. Meski jaringan internet di Desa Mananggu terhitung sangat baik, dari total 1.809 jiwa warga, masih banyak yang belum menggunakan ponsel. Karena, bersamaan dengan dihadirkannya aplikasi desa, Noldy Talib juga turut membuat anjungan di kantor desa, seperti ATM. Setidaknya hal itu menjadi upaya kecil untuk melakukan pendekatan teknologi kepada generasi 'tua'.

Di luar itu, hingga kini pihaknya rutin menggelar berbagai penyuluhan dan pelatihan digital kepada warga. Dengan bantuan tenaga ahli dan juga kader digital yang telah ditunjuk, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Tiap tahunnya, minimal dua bulan sekali kami lakukan sosialisasi dan pelatihan digital," terangnya.

PR Besar Pembangunan
Bicara mengenai digitalisasi desa, jelas tidak bisa dilepaskan dari akses internet itu sendiri.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 baru 66,48% penduduk Indonesia yang sudah pernah mengakses internet. Itupun mayoritas berada di kota-kota besar dan Indonesia bagian barat. Jakarta menjadi yang tertinggi, dengan persentase yang bahkan hanya 84,65%.

Sementara di wilayah Indonesia Timur, jangkauannya hanya berada di sekitar 50%. Seperti di Gorontalo, provinsi di mana Desa Mananggu berada, akses internet baru dirasakan 60,31% warga.

Gorontalo sendiri menjadi provinsi ke-10 terendah menurut data BPS. Meski jauh lebih baik dari persentase akses internet di provinsi terendah, Papua, yang hanya 26,32%.

Dalam pandangannya, Alfons Tanujaya menilai, pemerataan akses internet adalah hal utama yang perlu segera diselesaikan. "Jadi Pulau Jawa saja ada beberapa bagian yang sulit untuk dijangkau, apalagi luar Jawa. Padahal kan Indonesia ini bukan cuma Jawa saja," tegasnya.

Alfons berharap pemerintah bisa sesegera mungkin melakukan pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Sebab jika infrastruktur sudah disediakan, banyak hal akan berjalan secara otomatis mendukung perkembangan di desa-desa.

Pada awal memang akan dibutuhkan biaya tinggi, namun setelahnya, dampak yang dihasilkan akan jauh menguntungkan. Bukan hanya untuk desa, tapi Indonesia. Dengan demikian, keinginan pemerintah menjadikan desa sebagai pusat pembangunan dan kesejahteraan, niscaya bisa lebih cepat tercapai.